Kunjungan Kerja Reses Komisi III DPR RI Ke Palembang – Provinsi Sumatera Selatan Masa Persidangan II Tahun Sidang 2020-2021

HUMAS KANIM PALEMBANG (14/12/2020), Hari ini Kepala Kantor Imigrasi Kelas I TPI Palembang mengikuti kegiatan Dengar Pendapat Komisi III DPR RI dengan Kakanwil Kemenkumham Sumatera Selatan. Kegiatan ini merupakan rangkaian acara Kegiatan Kunjungan Kerja Reses Komisi III DPR RI Ke Palembang – Provinsi Sumatera Selatan Masa Persidangan II Tahun Sidang 2020-2021.

Kegiatan ini diawali dengan Penyambutan Komisi III DPR RI oleh Tim Kemenkumham Sumatera-Selatan di Bandara Sultan Mahmud Badarudin II Palembang , kemudian dilanjutkan dengan Rapat Dengar Pendapat Komisi III DPR RI di Kantor Kejaksaan Tinggi Sumatera pada pukul 09.30

Dalam kegiatan dengar pendapat ini Kakanwil Kemenkumham Sumatera Selatan Bpk. Ajub Suratman didampingi para Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan Kanwil Kemenkumham Sumsel memebirakan paparan, dalam paparannya disampaikan berbagai hal diantaranya :
1. Pagu dan realisasi anggaran tahun 2020 serta kendala yang dihadapi diataranya adanya pandemi covid-19 sehingga beberapa kegiatan tidak dapat terlaksana dengan baik, berkurangnya pemohon paspor dikarenakan pembatasan berpergian keluar negeri bagi WNI, Terbatasnya akses masuk petugas imigrasi ke perusahaan dalam rangka pengawasan dikarenakan protokol kesehatan yang ketat dan pemotongan serta pemblokiran anggaran.
2. Pagu Kinerja tahun 2021 dengan alokasi anggaran di Lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM sebesar 309.281.526.000 (Tiga Ratus Sembilan Miliar Dua Ratus Delapan Puluh Satu Juta Lima Ratus Dua Puluh Enam Ribu Rupiah), dengan rencana strategis tahun 2021 diantaranya Mewujudkan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM pada satuan kerja di Lingkunga Kanwil Kemenkumham Sumatera Selatan, Pencegahan dan Penanggulangan Covid-19 Pada Pegawai dan WBP, Rencana Peningkatan UKK Musi Rawas menjadi Kanim Kelas III Musi Rawas, Meningkatkan Kesadaran hukum masyarakat melalui penyuluhan hukum, dan melakukan analisis dan evaluasi terhadap produk hukum terkait undang-undang cipta kerja.
3. Target PNBP T.A 2021 pada satuan kerja keimigrasian dengan rincian, Kantor Imigrasi Kelas I TPI Palebang sebesar 10.000.000.000 dan Kantor Imigrasi Muara Enim sebesar 3.910.994.000
4. Pembahasan mengenai pengawasan over populasi di LP/Rutan di Wilayah Provinsi Sumatera Selatan serta pengawasan mengenai petugas atau penghuni LP/Rutan yang terinfeksi Covid-19 baik upaya pencegahan dan penangananya.
5. Pembahasan mengenai Fungsi Keimigrasian dalam pengawasan Orang Asing serta pencegahan penyalahgunaan izin tinggal orang asing dan tenaga kerja asing ilegal yang telah dilakukan diantaranya melalui sosialisasi aplikasi APOA di wilayah kerja kantor imigrasi palembang dan Muara Enim, pengawasan mandiri secara rutin terhadap keberadaan orang asing di wilayah kantor imigrasi palembang, pemberitahuan masa berlaku izin tinggal orang asing tersebut sebelum berakhir melalui surat pemberitahuan kepada sponsor/penjamin, pendataan orang asing dalam bentuk Kirka dan LHI, membentuk TIMPORA tingkat kabupaten, kota, dan kecamatan serta melakukan operasi gabungan bersama instansi terkait.

Selanjutnya Tim dari Komisi III DPRI RI memberikan Apresiasi terkait penggagalan upaya penyelundupan narkoba dalam pasta gigi di Lapas Palembang serta memberikan saran bahwa Pengawasan keimigrasian bergerak atas Undang-Undang sehingga tidak ada yang boleh menghalangi.